RUU PTUK Bikin DPR Nangis, Begini Isi Aturannya!

Cegah Pencucian Uang, Transaksi Uang Tunai Harus Dibatasi? (CNBC Indonesia TV)

Rancangan Undang-Undang tentang Pembatasan Transaksi Uang Kartal (RUU PTUK) kembali mendapat sorotan publik setelah Menko Polhukam Mahfud Md meminta Komisi III DPR mendukung pembahasannya, saat rapat pada 29 Maret 2023.

Namun, Ketua Komisi III DPR Bambang Wiryanto atau Bambang Pacul tak langsung mengamini permohonan Mahfud saat itu. Ia malah menilai pembahasannya akan sulit terlaksana karena menyulitkan anggota dewan saat kampanye, bahkan hanya bisa membuat mereka menangis

Lantas, bagaimana isi aturan dalam RUU yang naskahnya telah ada sejak 2017 silam?

Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) Periode 2002-2011 Yunus Husein, yang juga merupakan Ketua Tim Penyusun RUU PTUK mengungkapkan aturan-aturan inti yang terkandung dalam RUU tersebut. Salah satunya pembatasan transaksi uang tunai yang maksimal Rp 100 juta.

“Pertama ada batasan jumlah ya, kalau transaksi itu di atas Rp 100 juta kita minta melalui sistem perbankan, tidak boleh tunai,” kata Yunus dalam Program Power Lunch CNBC Indonesia , Rabu (5/4/ 2023).

Pembatasan itu katanya penting diatur demi mencegah tindak pidana asal dari tindak pidana pencucian uang (TPPU) seperti penyuapan. Selain itu juga mencegah terjadinya pencucian uang itu sendiri karena modus cuci uang salah satunya dengan menggunakan uang tunai.

“Karena uang tunai itu anonymous asset type yang susah dilacak. […] Kita ambil contoh kasus teman-teman di pajak ya, Alun (RAT) misalnya, dia kan banyak menyimpan uang tunai di save deposit, dulu Gayus seperti itu juga,” tutur Yunus.

Yunus mengungkapkan, salah satu modus cuci uang yang banyak dilakukan yaitu menyimpan aset dalam bentuk uang fisik, karena uang fisik atau uang tunai itu aset tanpa nama, anonymous asset type, sehingga susah dilacak.

“Orang kalau menyuap tidak akan ketahuan kecuali dia tertangkap tangan, jadi ini lebih banyak mencegah dan sangat bermanfaat buat buat perekonomian, dan kecepatan keamanan transaksi semua masyarakat,” tutur Yunus.

Walaupun transaksi uang tunai itu dibatasi 100 juta, RUU ini sebetulnya menurut Yunus juga akan memberi kemudahan-kemudahan, baik untuk transaksi tunai di dalam negeri ataupun berkaitan dengan transaksi ke luar negeri. Sehingga sifatnya tidak kaku.

“Misal ada putusan pengadilan memutuskan untuk membayar denda atau kewajiban membayar di atas Rp 100 juta boleh tunai atau kewajiban pajak yang harus dibayar pakai uang tunai, boleh,” ucapnya.

Salah satu kemudahan atau pelonggaran itu juga termasuk untuk transaksi bila untuk kebutuhan berobat di luar negeri, ataupun transaksi dalam jumlah besar seperti untuk membeli rumah, kendaraan, atau transaksi perusahaan besar.

“Ingin berobat misalnya, kalau biaya berobat itu mahal, apalagi kalau berobat ke Singapura, dirawat di sana bisa makan lebih Rp 100 juta, kita bolehkan saja, jadi ada pengecualian-pengecualian yang mengakomodir kebutuhan masyarakat juga, tidak kaku juga,” tegas Yunus.

Yunus menegaskan, selama ini belum ada aturan terakhir pembatasan transaksi tunai di Indonesia. Yang ada termuat dalam aturan pencegahan dan pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU). Tapi, aturan itu dinilainya sudah masuk penindakan, tidak dalam prinsip pencegahan di hulu.

“Kalau transaksi tunai ini pencegahan di depan, kita minta dia lewat sistem, sehingga tidak mudah melakukan transaksi tunai, menyuap, ataupun menyembunyikan dalam bentuk uang tunia, agak susah,” tegas Yunus.

“BI pun tidak punya aturan itu yang ada di UU TPPU kalau uang keluar masuk wilayah pabean jumlah Rp 100 juta harus declare, harus dilaporkan ke bea cukai, kalau enggak ya didenda 10% atau sampai dengan maksimum Rp 300 juta,” tuturnya.

 

 

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*