Kejagung Ajak BPKP Hitung Kerugian Negara Dalam Kasus Garuda

A seal is seen on Garuda Indonesia's Boeing 737 Max 8 airplane parked at the Garuda Maintenance Facility AeroAsia, at Soekarno-Hatta International airport near Jakarta, Indonesia, March 13, 2019. REUTERS/Willy Kurniawan

Kepala Biro Hukum dan Komunikasi Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Eri Satriana membenarkan jika BPKP diminta Kejaksaan Agung untuk menghitung kerugian negara dalam kasus dugaan tindak pidana korupsi pengadaan pesawat udara pada PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk (GIAA).

“Ya, kita (BPKP) memang diminta secara resmi oleh Kejaksaan Agung untuk menghitung kerugian negara dalam dugaan kasus korupsi pengadaan pesawat di maskapai Garuda Indonesia,” katanya, dalam keterangan resmi, Jumat (25/2/2022).

Eri menerangkan, permintaan penghitungan kerugian negara kasus dugaan korupsi dalam pengadaan pesawat Bombardir CRJ 1000 dan pesawat ATR 72-600 PT Garuda Indonesia dilayangkan Kejaksaan Agung Januari lalu.

“Permintaan penghitungan kerugian negara melalui surat resmi dari Kejaksaan Agung tertanggal 21 Januari 2022. Dilakukan 2 kali ekspose, pertama tanggal 14 Februari 2022 dan kedua tanggal 21 Februari 2022,” ucapnya.

Meski demikian kata Eri, dirinya belum dapat memastikan waktu selesainya proses penghitungan kerugian negara dalam dugaan kasus korupsi pengadaan pesawat udara pada PT Garuda Indonesia.

“Kalau untuk selesai kami belum dapat memastikan kapan selesainya, tapi yang jelas ketika BPKP diminta menghitung kerugian negara dalam dugaan kasus korupsi pengadaan pesawat udara kita langsung berproses. Apabila sudah selesai penghitungan kerugian negara akan disampaikan ke Kejaksaan Agung,” tutupnya.

Sebelumnya, Jaksa Agung Sanitiar Burhanuddin mengungkapkan, berdasarkan hasil penyelidikan Kejaksaan, modus operandi korupsi tersebut ditemukan adanya penyimpangan dalam proses pengadaan pesawat.

Selain itu, Sanitiar menduga, tidak terdapat rencana bisnis yang jelas (business plan) dalam pengadaan pesawat tersebut.

“Ada indikasi suap pengadaan pesawat. Pengadaan pesawat tersebut terjadi penyimpangan dan mengakibatkan Garuda mengalami kerugian,” kata ST Burhanuddin, Kamis (24/2/2022).

Indikasi suap tersebut dengan memberikan keuntungan terhadap pihak penyedia pesawat. Kejagung juga masih mendalami kasus tersebut.

“Aliran dana kita akan terus dalami, pasti ada. Setidak-tidaknya memperkaya orang lain,” ujarnya.

Korps Adhyaksa juga telah menetapkan dua orang tersangka dalam kasus dugaan tindak pidana korupsi (tipikor) dalam pengadaan pesawat udara pada PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk tahun 2011-2021 tersebut.

Kedua orang tersangka itu adalah SA, Vice President Strategic Management Office 2011-2012 selaku anggota tim pengadaan pesawat Garuda Indonesia.

Lalu, AW, Executive Project Manager 2009-2014 selaku anggota tim pengadaan pesawat Garuda Indonesia. Lebih lanjut, Burhanuddin mengatakan kedua tersangka ditahan di Rutan Salemba Cabang Kejaksaan Agung.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*