Habis Lebaran Pembatasan Isi Pertalite Jalan? Ini Kata ESDM

Sejumlah kendaraan antre untuk mengisi Bahan Bakar Minyak (BBM) non subsidi di SPBU kawasan Jakarta, Rabu (1/3/2023). (CNBC Indonesia/Tri Susilo)

Pemerintah dalam hal ini Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) terus membahas mengenai revisi Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 191 tahun 2014. Hal ini berkaitan dengan rencana pemerintah melakukan pembatasan pembelian BBM RON 90 atau Pertalite untuk kendaraan dengan kriteria mesin tertentu.

Lantas kapan pembatasan Pertalite akan dijalankan? Apakah akan berjalan usai lebaran tahun ini?

Menjawab hal itu, Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi (Dirjen Migas) Kementerian ESDM, Tutuka Ariadji mengatakan bahwa sampai saat ini belum bisa dipastikan kapan akan mulai dilaksanakannya pembatasan bagi pembeli Pertalite.

Dia menyebutkan permasalahan penerima BBM Pertalite bukan hanya urusan Kementerian ESDM. Adapun masalah yang dihadapi menyangkut berbagai aspek.

Beberapa diantaranya adalah menyangkut inflasi, kesiapan masyarakat, yang mana dia mengungkapkan permasalahan tersebut menyangkut makro ekonomi.

“Tantangannya, kan itu masalah menyangkut inflasi, kesiapan masyarakat, jadi masalahnya makro ekonomi juga, jadi nggak hanya di ESDM. Di kementerian Kemenko-nya, lainnya yang melakukan itu, jadi kita tidak bisa sendirian, harus melakukan bersama-sama di kementerian lainnya,” jelasnya.

Sehingga, dia mengatakan salah satu kementerian yang bekerja sama dengan penentuan kriteria penerima Pertalite adalah Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian. “Masih membaca kita di luar, tidak hanya Kementerian ESDM saja, tapi ada juga Kemenko Perekonomian,” ungkapnya.

Sebelumnya, Anggota Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) Saleh Abdurrahman belum dapat memastikan kapan pembatasan pembelian Jenis BBM Khusus Penugasan (JBKP) atau Pertalite ini diberlakukan. Namun yang pasti, ia optimistis aturan tersebut dapat diimplementasikan pada tahun ini.

“Tetap optimis, saat ini masih berproses,” ungkap Saleh kepada CNBC Indonesia, dikutip Senin (3/4/2023).

Saleh menyebut, kriteria mobil yang dapat mengisi BBM Pertalite masih mengacu pada rencana awal, yakni mobil dengan batasan kapasitas mesin maksimal 1.400 cubicle centimeter (cc).

Ini artinya, spesifikasi mobil dengan kapasitas 1.400 cc ke atas direncanakan akan dilarang untuk menenggak Pertalite.

Seperti diketahui, pemerintah melalui BPH Migas telah menetapkan kuota Bahan Bakar Minyak (BBM) tahun 2023 untuk Jenis Bahan Bakar Tertentu (JBT) atau BBM subsidi yakni Solar sebesar 17 juta kilo liter (kl) dan kuota Jenis Bahan Bakar Khusus Penugasan (JBKP) atau Pertalite (RON 90) sebesar 32,56 juta kl.

Hal tersebut disampaikan oleh Kepala BPH Migas Erika Retnowati.

Erika menyebut, kuota BBM Pertalite pada tahun ini naik 2,6 juta kl dibandingkan tahun 2022 lalu karena tren konsumsi masyarakat yang semakin mendekati konsumsi normal pasca pandemi.

“Untuk JBKP sendiri kuotanya mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya, kurang lebih 2,6 juta kl. Hal ini didasari oleh tren konsumsi bulanan BBM tahun 2022 yang sudah mendekati normal setelah mengalami penurunan saat pandemi,” jelas Erika, dalam keterangan resmi, dikutip Selasa (17/1/2023).

Penentuan kuota yang meningkat dibandingkan dari tahun 2022 lalu disebutkan masih mengacu pada Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 191 Tahun 2014, yang mana masih belum menetapkan kriteria konsumen dan titik serah untuk BBM Pertalite.

Erika menyebut bahwa saat ini BPH Migas terus mengusulkan Revisi Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 191 Tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak, agar JBT dan JBKP tepat sasaran.

Dia menjelaskan, tujuan dari ditentukannya kuota untuk BBM tersebut adalah agar BBM Solar subsidi dan Pertalite dapat didistribusikan dengan tepat sasaran. Selain perbaikan regulasi melalui revisi Perpres 191/2014, menurutnya pengendalian penyaluran BBM juga akan ditingkatkan dengan pemanfaatan teknologi informasi.

“Pendistribusian JBT dan JBKP dilakukan secara tertutup. Nantinya hanya konsumen yang terdaftar yang dapat dilayani untuk memperoleh JBT dan JBKP,” ungkap Erika.

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*