Duh! Aksi Jokowi Bisa Bikin Warga di Daerah Ini Merana

Presiden Joko Widodo dan Ibu Iriana Joko Widodo meninjau Tambang Grasberg milik PT Freeport Indonesia (PTFI) di Distrik Tembagapura, Kabupaten Mimika pada Kamis, 1 September 2022. Di Grasberg, Presiden dan Ibu Iriana mengunjungi Museum Bunaken untuk mendapatkan penjelasan tentang sejarah pertambangan PTFI. (Dok: Biro Pers Sekretariat Presiden)

Setelah sukses melarang ekspor bijih nikel pada 2020 lalu, kali ini Presiden Joko Widodo bakal melanjutkan kembali larangan ekspor mineral mentah lainnya pada Juni 2023. Salah satunya adalah konsentrat tembaga.

Pelarangan ekspor bahan mineral mentah sejatinya sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. Dimana perusahaan tambang memiliki kewajiban mengolah hasil tambang di dalam negeri untuk peningkatan penerimaan negara.

Adapun, Indonesia sendiri diketahui bakal memiliki dua pabrik pengolahan dan pemurnian (smelter) tembaga. Dua smelter tersebut diantaranya dimiliki oleh PT Amman Mineral Nusa Tenggara (AMNT) dan PT Freeport Indonesia (PTFI).

Namun demikian, keduanya diproyeksikan tidak akan sanggup menyelesaikan proyek itu hingga waktu yang telah ditentukan. Pasalnya, pengerjaan proyek smelter ini sempat terhambat pandemi Covid-19 yang membuat pergerakan para pekerja dan peralatan menjadi terbatas.

Sementara itu, apabila pemerintah tetap memaksakan larangan ekspor konsentrat diberlakukan, maka bagi daerah operasi kedua perusahaan ini akan turut terdampak. Misalnya, PT Amman Mineral Nusa Tenggara (AMNT) yang berada di Pulau Sumbawa, Nusa Tenggara, Indonesia dan PT Freeport Indonesia yang berlokasi di Kabupaten Mimika, provinsi Papua.

Plh Direktur Eksekutif Indonesia Mining Association (IMA), Djoko Widajatno menilai rencana pemerintah menyetop ekspor mineral mentah bakal berdampak cukup signifikan bagi perekonomian daerah. Misalnya seperti di Kabupaten Mimika yang selama ini 99% pendapatan asli daerah (PAD) nya bergantung dari PT Freeport Indonesia (PTFI).

“Jadi di Mimika itu hidupnya karena PAD 99% diberi oleh PTFI kalau dia gak mampu ya tutup, terjadilah Kabupaten Mimika merdeka sendiri,” ujar Djoko kepada CNBC Indonesia, Rabu (5/4/2023).

Djoko pun optimistis pemerintah Indonesia bakal memberikan relaksasi izin ekspor konsentrat tembaga bagi PT Freeport Indonesia. Sekalipun progres pembangunan smelter hingga Juni 2023 belum selesai. “Pemerintah juga berpikir secara holistik kalau dia (PTFI) sudah tinggi capex-nya sudah ada keseriusan pasti diampuni,” katanya.

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arifin Tasrif sebelumnya mengungkapkan PTFI berpotensi kehilangan pendapatan US$ 8 miliar atau sekitar Rp 120 triliun (asumsi kurs Rp 15.000 per US$) per tahun bila ekspor konsentrat tembaga disetop. Potensi kehilangan pendapatan tersebut dengan asumsi harga tembaga di angka US$ 4,5 per pon.

“Cukup besar ya (potential loss), hitung saja kalau harganya US$ 4,5 per pon tembaga, itu revenue-nya setahun bisa US$ 8 miliar,” ungkapnya saat ditanya potensi kehilangan pendapatan bila ekspor konsentrat tembaga dilarang mulai Juni 2023 mendatang, kepada wartawan di komplek Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (03/04/2023).

Menurutnya besarnya potensi kehilangan pendapatan tersebut menjadi salah satu yang dipertimbangkan pemerintah terkait rencana kebijakan pelarangan ekspor mineral mentah mulai Juni 2023, sesuai amanat Undang-Undang No.3 tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara (UU Minerba).

Ditambah lagi, saat ini progres pembangunan fasilitas pengolahan dan pemurnian (smelter) tembaga Freeport di Kawasan Ekonomi Khusus Java Integrated Industrial and Ports Estate (JIIPE) Gresik, Jawa Timur, telah mencapai 60% hingga kuartal I 2023 ini.

Arifin menyebut, Freeport telah mengeluarkan dana hampir US$ 2 miliar untuk pembangunan smelter single line terbesar di dunia dengan kapasitas olahan 1,7 juta konsentrat tembaga per tahun ini.

“Memang kalau izin ekspor itu kan tergantung dari progres pembangunan smelternya. Smelternya sekarang berdasarkan laporan per Q1 2023 itu sudah kurang lebih 60%, jadi mengeluarkan dana hampir 2 miliar dolar, jadi progres cukup bagus,” ungkapnya.

Tak hanya itu, mayoritas saham PT Freeport Indonesia kini juga telah dikuasai Indonesia melalui MIND ID, yakni telah mencapai 51%. Bila ekspor dihentikan dan Freeport berpotensi kehilangan pendapatan sebesar itu, artinya Indonesia juga akan terdampak dan kehilangan pendapatan.

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*